Kehadiran pelabuhan perikanan pantai, serta sejumlah terobosan lainnya dipekirakan bakal menghentikan kebiasaan nelayan menjual ikan di tengah laut. Hal itu dikatakan politisi Rokan Hilir (Rohil), Asri Auzar.
Berbincang dengan Gatra.com, Senin (4/02), Asri menyebut pelabuhan perikanan pantai hanyalah salah satu opsi untuk mengembalikan pamor Provinsi Riau sebagai sentra perikanan Tanah Air.
Kata Ketua DPD Partai Demokrat area Riau tersebut, saat ini banyak nelayan lebih memilih menjual hasil tangkapanya di tengah laut. Bahkan sejumlah nelayan juga melepas hasil jerih payahnya ke negeri jiran (Malaysia).
“Dulu kan Rohil (Bagansiapiapi) merupakan penghasil ikan ternama di daerah kita, namun kini nelayan terbiasa menjual ikan di tengah laut. Jadi kerjasama lintas instansi diperlukan guna mengurai persoalan ini,” sebutnya.
Rohil, memang sempat dikenal sebagai area industri perikanan pada masa lalu. Hanya saja seiring waktu, capaian tersebut mulai terkikis. Penyebabnya nelayan lebih tetarik betransaksi di tengah laut. Imbas transaksi jalanan itu membuat porsi ikan yang diangkut ke daratan berkurang.
Letak geografis yang berbatasan dengan Selat Malaka dan Malaysia diyakini menjadi pemicu utama transaksi marak dilakukan di tengah laut. Selain itu garis pantai Riau yang mencapai 370 mil cukup sulit dipantau.
Sementara itu anggota DPRD Riau asal Rohil lainya, Husaimi Hamidi, menegaskan pelabuhan perikanan pantai hanyalah fasilitas akhir. Kata politisi PPP ini, penting kiranya dipikirkan cara membuat pelabuhan tersebut ramai bila nantinya dibangun.
“Mungkin perlu mencontoh Sawit. Kalau sawit kan petani dinaungi Koperasi, koperasi yang nanti jual ke pabrik. Nelayan mestinya juga dinaungi koperasi sehingga nanti harga bisa ditentukan dengan bijak, dan koperasi yang menjualnya,” tegasnya.
Pemprov Riau sendiri telah berupaya memaksimalkan potensi perikanan di area pesisir. Tahun 2018 silam, pemprov mengelontorkan dana senilaiRp 9,4 miliar. Dana ini diperuntukan bagi bantuan kapal sebanyak 76 unit.
